Marhaen- Jakarta, Membicarakan soal masalah lumpur lapindo,memang ngga ada habisnya..
dari masalah lumpurnya yg tak kunjung selesai,hingga masalah yg rumit tentang solusi terbaik yang di ajukan dari pemerintah itu sendiri.
Sikap pemerintahan terhadap lumpur lapindo terkesan cuek terbukti sejak tanggal 29 Mei 2006 sampe dengan sekarang belum ada langkah yg pasti dalam mengatasi luapan lumpur lapindo , malah luapan lumpur dari hari ke hari tahun ke tahun semakin mengancam warga sidoarjo , telah banyak warga yg kehilangan rumahnya lahan pertaniannya di karnakan luapan lumpur.
Namun hingga sekarang masih belum ada kepastian tentang bagaimana nasib mereka Salah satunya terkait dengan pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak ,terbukti masih banyak warga yg belum menerima ganti rugi tersebut dengan kata lain warga korban lumpur lapindo masih harus memperjuangkan hak mereka.
Selama delapan tahun kasus lumpur Lapindo tidak kunjung berakhir. Kita bahkan tidak tahu kapan dan seperti apa ending penuntasan bencana tersebut. Pemerintah memang sudah turun tangan. Tapi, sebagian kalangan menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak maksimal malah terbilang cuek hanya memandang dengan sebelah mata tanpa keseriusan.
Negara seolah tersandera kekuatan besar yang seperti berada di pihak Lapindo. Alhasil, sikap dan keputusan yang selama ini datang dari pemerintah tidak cukup ampuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah terkesan setengah hati.
Hingga kapan korban lumpur lapindo akan di biarkan seperti itu? entah sampai kapan. Mungkin kurang lebih 30-an tahunan lagi Lumpur lapindo masih berlangsung, bukan hanya sikap setengah hati Pemerintah dan DPR, tapi juga sikap "abu-abu" Aburizal Bakrie, sang pemilik.
Mudah-mudahan pemerintahan yang baru pemerintahan jokowi-jk dapat mengatasi permasalahan lumpur lapindo ,mungkin itu salah satu harapannya korban lumpur lapindo harapan bangsa indonesia untuk memiliki pemimpin yg adil dan beradab.
