(Foto: Aksi Woman's March Jakarta/Tempo.com) 

Marhaen, Jakarta - Aksi Women's March Jakarta (WMJ) pada 7 November 2026 menuai kecaman di ruang digital setelah sejumlah pihak mempermasalahkan keterlibatan kelompok tertentu dalam aksi tersebut. Menanggapi polemik itu, WMJ menyebut adanya kecenderungan menjadikan kelompok tertentu sebagai kambing hitam dalam persoalan ketidakadilan yang seharusnya lebih luas.

Dalam jawaban tertulis kepada Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Marhaen, WMJ menyatakan bahwa polemik setelah aksi telah menggeser pembahasan dari substansi sembilan tuntutan aksi menuju persoalan identitas dan moralitas kelompok tertentu. Menurut WMJ, pengalihan tersebut dapat membuat kelompok yang sama-sama mengalami ketidakadilan justru saling menyalahkan.

“Ketika kelompok masyarakat yang sama-sama mengalami ketidakadilan diarahkan untuk saling menyalahkan, sementara struktur kekuasaan yang menghasilkan ketidakadilan tersebut luput dari perhatian, maka kita sedang menyaksikan pengalihan konflik yang sangat sistematis,” tulis WMJ. Rabu (18/11/2026).

Polemik tersebut turut mempermasalahkan keterlibatan kelompok queer dalam aksi. WMJ menegaskan bahwa kehadiran kelompok tersebut bukan agenda sisipan, infiltrasi, ataupun penyimpangan dari perjuangan perempuan.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2017, gerakan tersebut menggunakan pendekatan interseksional. Pendekatan ini menghubungkan perjuangan perempuan dengan berbagai persoalan ketidakadilan yang berkaitan dengan kelas, seksualitas, identitas gender, disabilitas, agama, dan ras.

Melalui pendekatan tersebut, WMJ menyatakan bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dilepaskan dari berbagai bentuk ketidakadilan lain yang saling beririsan. Karena itu, perjuangan perempuan juga mencakup persoalan yang dihadapi kelompok dengan latar belakang dan identitas berbeda.

Kekerasan dalam Aksi dan Ruang Digital

WMJ bercerita bahwa pada saat long march menuju titik akhir aksi, peserta aksi mengalami penghadangan dan kekerasan berlebih oleh aparat kepolisian. Setelah itu, terjadi penyerangan terhadap peserta oleh sekelompok orang tidak dikenal yang disertai perampasan atribut Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan penyebaran disinformasi.

Setelah kejadian tersebut, muncul gelombang ujaran kebencian dan serangan buzzer di ruang digital yang menyasar kelompok queer, perempuan, serta kelompok termarginalkan lainnya. WMJ menilai rangkaian peristiwa tersebut berkaitan dengan upaya menciptakan polarisasi dan konflik horizontal. 

WMJ menyebut pertentangan antarkelompok berakar dari struktur masyarakat yang memandang perbedaan sebagai sesuatu yang harus ditertibkan, diseragamkan, bahkan dihilangkan. Mereka menilai konstruksi sosial dan politik turut membentuk hierarki mengenai siapa yang dianggap normal dan siapa yang dipandang menyimpang.

Mereka juga menyoroti penggunaan sentimen anti-LGBT untuk mengalihkan perhatian dari persoalan struktural. Mereka mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan LGBT sebagai ancaman nonmiliter dan dinilai berpotensi membuka ruang bagi tindakan represif serupa peristiwa 1965 dan 1998.

“Masyarakat perlu memahami cara kerja politik fasis dan otoritarian yang membangun musuh bersama, menciptakan ancaman imajiner, memproduksi ketakutan, kemudian menggunakan ketakutan tersebut untuk membenarkan eksklusi dan represi, yang bisa berakhir dengan pemberangusan massal seperti yang terjadi di tahun 1965 dan 1998,” paparnya.

Kritik terhadap aksi merupakan bagian dari demokrasi. Namun, mereka membedakannya dari tindakan intimidasi, disinformasi, dan pembenaran terhadap kekerasan. Mereka berharap masyarakat melihat persoalan tersebut sebagai masalah demokrasi yang lebih luas, terutama ketika hak suatu kelompok untuk berkumpul dan berekspresi dipersoalkan karena identitasnya.




Penulis: Nandana Arieanta Putra P. 
Editor: Khairunnisa Salsabila