(Foto: Sedang Berlangsung Konferensi Pers Aliansi Perempuan Indonesia/Lisa)

Marhaen, Jakarta - Aliansi Perempuan Indonesia (API) mengadakan Konferensi Pers dengan tema "Prabowo: Hentikan Kekerasan Negara" melalui kanal YouTube Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Senin (01/09/2025).

API melihat kondisi demokrasi Indonesia yang tengah memburuk dan mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari jurnalis, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, serikat buruh, komunitas LGBTQI+, mahasiswa, aktivis hak asasi manusia, hingga masyarakat adat. Dalam konferensi tersebut, mereka mengangkat suara kolektif sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik militerisme yang kian menguat serta pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mengancam demokrasi negeri ini.

“Tubuh, identitas, dan hidup perempuan serta kelompok rentan adalah milik kami sendiri, bukan milik negara ataupun kekuasaan, sehingga harus dilindungi. Namun, dalam situasi represif saat ini, aparat menggunakan gas air mata, melakukan penangkapan sewenang-wenang, dan menutup ruang demokrasi,” ucap Riska Karolina dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC).

Aliansi ini juga menggarisbawahi bahwa kekerasan yang dilakukan negara tidak hanya berbentuk tindakan militer atau aparat penegak hukum, diskriminasi perempuan, dan berbagai bentuk penindasan sistemik lainnya. API mengimbau agar kebijakan negara lebih pro-rakyat dan berpihak pada perlindungan kelompok marjinal.

“Menilai bahwa eskalasi kekerasan berasal dari matinya pengetahuan di lingkup kekuasaan. Bahwa pengangkatan orang yang tidak kompeten di posisi strategis pemerintahan menjadi persoalan serius yang memperburuk situasi negara, termasuk perlakuan represif terhadap masyarakat sipil,” ucap Lufiana jurnalis Konde.co.

Pernyataan Aliansi yang dipublikasikan dalam konferensi pers juga merujuk pada insiden tragis kematian Affan Kurniawan seorang driver online yang dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis Korps Brigade Mobil (Brimob). API juga menuntut penyelidikan yang transparan dan akuntabel atas kasus ini, serta penarikan prioritas anggaran dari alat-alat militer ke program-program sosial yang mendukung perlindungan rakyat.

“Menyerukan pemerintah dan negara untuk berbenah, menghentikan kekerasan, mengembalikan marwah demokrasi, menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, dan memberikan keadilan kepada korban,” ujar Safitri dari Jaringan Buruh Migran.

Sebagai tuntutan utama dalam konferensi pers, API mendesak untuk melakukan penghentian tindakan represif terhadap rakyat Indonesia dan berikan keadilan bagi para korban kekerasan yang telah dilakukan oleh aparat.

Konferensi pers yang disiarkan secara langsung ini menjadi titik penting dalam perjuangan perempuan dan kelompok masyarakat sipil yang menolak penindasan dan represi. API menegaskan bahwa kemarahan rakyat merupakan akumulasi kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak warga negara, khususnya perempuan dan kelompok marjinal serta mengajak Presiden Prabowo dan seluruh elemen pemerintahan untuk segera melakukan reformasi menyeluruh, termasuk reformasi institusi kepolisian, guna mewujudkan Indonesia yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan.



Penulis: Lisa Agustina 
Editor: Reysa Aura P.